BKPM: Tuntutan Uni Eropa Tidak Ganti Larangan Export Bijih Nikel

BKPM: Tuntutan Uni Eropa Tidak Ganti Larangan Export Bijih Nikel

Tubuh Pengaturan Penanaman Modal (BKPM) mengatakan tuntutan yang dikirimkan oleh Uni Eropa atas Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tidak akan mengubah kebijaksanaan larangan export bijih mentah (ore) nikel. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan larangan itu punya asas hukum yang kuat sebab tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Mineral serta Batu Bara (Minerba). Dengan begitu, dia memperjelas kebijaksanaannya tidak menyalahi ketentuan internasional.

“UU Minerba telah mengatakan setop. Jadi buat kami tidak jadi masalah. Jika itu dilaporkan ke WTO ya monggo saja. Itu hak negara orang. Sah-sah saja, untuk apa takut,” tutur Bahlil, Kamis (9/1). Dia katakan larangan export bijih nikel berbentuk final. Kebijaksanaan ini dibikin supaya industri bisa meningkatkan bidang hilir di negeri. Biarkanlah Indonesia export pada beberapa negara yang memerlukan barang baku nikel, berupa barang jadi,” jelas Bahlil.

Awalnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan Indonesia tidak menyalahi ketentuan perdagangan bebas (free trade) berkaitan larangan export bijih nikel. Dia katakan pemerintah akan mengulas hal tersebut dengan Uni Eropa di Jenewa pada 30 Januari 2020. Sekarang, sambungnya, pemerintah tengah menanti daftar pertanyaan dari Uni Eropa. Searah dengan itu, lintas kementerian serta instansi lakukan kolaborasi untuk menghadapi pertanyaan dari Uni Eropa. “Tanggal 16 Januari kami harap telah ada, hingga kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, merasionalisasikan itu serta mengemukakan ke mereka,” kata Jerry.

Baca juga : Jadi Maniak, Director Marvel’s Avengers Sudah Bermain Warframe Sepanjang Beberapa Ratus Jam Di PS4

Menurut Jerry, bila Indonesia serta Uni Eropa tidak menjumpai persetujuan dalam pertemuan akhir bulan ini, karena itu masalah itu akan dituntaskan lewat panel di WTO. Akan tetapi, dia memperjelas tuntutan itu adalah hal yang lumrah berlangsung antara anggota WTO, asal perselisihan itu dituntaskan lewat jalan hukum internasional. “Pemerintah Indonesia memperjelas tidak ada penambahan tekanan jalinan di antara Uni Eropa serta Indonesia. Proses ini adalah hal lumrah buat anggota WTO untuk sama-sama mengetes hak serta keharusan semasing berdasar loyalitas yang dibikin,” jelas ia.

Jadi info, larangan export bijih nikel sah berlaku pada 1 Januari 2020. Kebijaksanaan ini dipercepat dari mulanya pada 2022 lewat Ketentuan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Mengenai Perkembangan Ke-2 Atas Ketentuan Menteri Daya serta Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Mengenai Pengusahaan Pertambangan Mineral serta Batu Bara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*

BACK TO TOP
Skip to toolbar